Tegas! KPU Purwakarta Ingatkan ASN Maju di Pilkada Harus Mundur

IDEANEWSID. Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilihan, Partisipasi Masyarakat dan SDM Komisi Pemilihan Umum (KPU) Purwakarta Oyang Este Binos mengingatkan, Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah harus mundur dari jabatannya.

“Bagi ASN yang ingin maju Pilkada, konsekuensinya harus mengundurkan diri. Tak ada pilihan lain. Mereka dituntut profesional dan menentukan pilihan untuk mundur posisinya sebagai ASN,” kata Binos kepada wartawan, Selasa (30/4/2024).

Adapun Surat Keputusan pemberhentiannya itu dilakukan pada saat yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai calon kepala daerah oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sedangkan, pengajuan mundur bisa disampaikan saat mendaftar.

Baca juga:  Mengenal Ivan Kuntara Yang Siap Nyalon Bupati Purwakarta, Ada Garis Keturunan dari Bupati Dua Periode

Mantan Komisioner Bawaslu Purwakarta ini pun mengungkapkan jika aturan terkait percalonan Pilkada 2024 terbaru memang belum terbit.

“Acuannya masih pada Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas PKPU Nomor 3 Tahun 2017,” ujarnya.

Binos menambahkan, aturan ASN maju sebagai calon kepala daerah juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 selain UU No. 10/2016 Tentang Pilkada.

Baca juga:  Ditanya Kesiapan Nyalon Bupati Puwakarta, Astri: Lihat Situasi

Aturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, yakni pada 31 Oktober 2023, sekaligus mencabut peraturan sebelumnya, yakni UU No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pasal 56, misalnya, menyatakan bahwa Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang akan mencalonkan diri menjadi gubernur dan wakil gubernur, bupati/ wali kota, wakil bupati/ wakil wali kota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis dari PNS sejak ditetapkan sebagai calon.

Baca juga:  Petugas Haji Meninggal saat Tugas, Menag Serahkan Santunan BPJamsostek Rp183 Juta

Juga ada di Pasal 59, yang menyatakan pegawai ASN yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai Pegawai ASN sejak ditetapkan sebagai calon.

“Aturan itu juga berlaku untuk TNI, polisi, lurah maupun kepala desa,” ucap Binos. (Red)