IDEANEWSID. Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD Kota Bandung, Heri Hermawan, menjelaskan bahwa pembahasan LKPJ Wali Kota Bandung 2025 memasuki tahap krusial.
Pihaknya pun mulai memfokuskan pembahasan pada evaluasi pelaksanaan program yang telah dijalankan sepanjang tahun anggaran.
“LKPJ sejatinya merupakan instrumen evaluasi dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD. Dari dokumen itu akan terlihat sejauh mana perencanaan yang telah disusun bisa terealisasi di lapangan,” kata Heri kepada wartawan, Jumat (8/5/2026).
Perencanaan yang sudah dibuat itu, sambungnya, dilaksanakan oleh eksekutif di bawah pimpinan wali kota. Selanjutnya, DPRD menilai apakah pelaksanaannya sesuai atau terjadi deviasi.
Deviasi atau ketidaksesuaian antara rencana dan pelaksanaan inilah, kata Heri, yang menjadi titik tekan dalam pembahasan pansus. Dari situ, DPRD akan merumuskan berbagai rekomendasi.
“Dari evaluasi itu kami hasilkan rekomendasi. Rekomendasi inilah yang akan masuk ke RKPD 2027, supaya kekurangan yang ada sekarang tidak terulang,” ujarnya.
Sejumlah Sektor Menjadi Perhatian Serius
Heri mengungkapkan, sejumlah sektor menjadi perhatian serius. Di antaranya persoalan kesehatan, pendidikan, hingga isu stunting yang masih memerlukan penanganan lebih intensif.
Di bidang pendidikan, misalnya, masih ditemukan anak usia sekolah namun belum mendapatkan akses pendidikan yang layak.
“Masih ada anak yang tidak bersekolah, ini harus menjadi perhatian. Begitu juga stunting dan persoalan lainnya, semua akan kita dorong melalui rekomendasi,” ucap Heri.
Di sektor kesehatan, DPRD menilai perlu adanya penguatan upaya promotif dan preventif. Selama ini, layanan kesehatan dinilai masih didominasi pendekatan kuratif atau pengobatan, yang berdampak pada tingginya beban pembiayaan.
Heri menyoroti besarnya anggaran yang dikeluarkan untuk pembiayaan kesehatan melalui BPJS. Dalam satu tahun, anggaran yang terserap disebut mencapai sekitar Rp800 miliar dan terus meningkat dari tahun ke tahun.
“Kalau kita hanya fokus pada pengobatan, biayanya akan terus besar. BPJS Kesehatan bisa mengeluarkan sekitar Rp800 miliar per tahun. Sementara anggaran yang kita keluarkan untuk iuran jauh lebih kecil,” katanya.
Sementara itu, Pemkot Bandung sendiri sudah menganggarkan Rp260 miliar untuk kebutuhan UHC warga tidak mampu. Karena itu, ia menekankan pentingnya strategi pencegahan melalui edukasi dan promosi kesehatan kepada masyarakat.
Dengan meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, angka kesakitan diharapkan menurun sehingga beban pembiayaan juga bisa ditekan.
“Puskesmas harus diperkuat perannya dalam promotif dan preventif. Edukasi masyarakat penting agar penyakit bisa dicegah sejak awal,” ujar Heri.
Saat ini, kata Heri, seluruh rekomendasi dari berbagai bidang masih dalam tahap penyusunan. Ia memastikan rekomendasi yang dihasilkan akan lebih spesifik dan aplikatif, sehingga bisa langsung ditindaklanjuti oleh pemerintah kota.
“Rekomendasi sedang kita susun. Harapannya lebih tajam dan bisa menjadi solusi konkret agar deviasi antara perencanaan dan pelaksanaan semakin kecil ke depan,” ucapnya. (Red)
