IDEANEWSID. Panitia Khusus (Pansus) 16 DPRD Kota Bandung menuntaskan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Sampah.
Regulasi baru ini diharapkan menjadi langkah strategis untuk membenahi persoalan persampahan sekaligus mendorong perubahan sistem pengelolaan sampah di Kota Bandung.
Ketua Pansus 16 DPRD Kota Bandung, Andri Rusmana, menegaskan bahwa pembaruan regulasi pengelolaan sampah menjadi kebutuhan mendesak untuk menjawab persoalan persampahan yang selama ini menjadi tantangan serius bagi Kota Bandung.
Menurutnya, penanganan sampah tidak bisa lagi hanya mengandalkan pengangkutan dan pembuangan ke tempat pemrosesan akhir (TPA). Diperlukan perubahan paradigma secara mendasar dengan mengutamakan pengurangan dan pengolahan sampah sejak dari sumbernya.
“Kita tidak bisa terus-menerus menyelesaikan persoalan sampah hanya dengan mengangkut dan membuangnya ke TPA. Bandung harus berani mengubah paradigma dari kumpul, angkut, buang menjadi pilah, olah, dan manfaatkan,” kata Andri dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung, Senin (09/11/2026).
Sampah, sambungnya, harus diselesaikan sejak dari sumbernya, bukan sekadar dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain.
Memuat 10 Substansi Utama
Andri menjelaskan, Raperda yang telah dituntaskan pembahasannya oleh Pansus 16 tersebut memuat sepuluh substansi utama.
Materinya mencakup penguatan tanggung jawab pemerintah daerah, perencanaan pengelolaan sampah, kewajiban pemilahan dari sumber, pengurangan dan penanganan sampah, hingga penguatan kelembagaan, pembiayaan, teknologi, pengawasan, serta penegakan hukum.
Regulasi baru tersebut nantinya akan menggantikan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah.
Salah satu poin penting dalam Raperda ini adalah kewajiban masyarakat untuk memilah sampah sejak dari sumbernya. Ketentuan tersebut juga diperkuat dengan tanggung jawab pengelola kawasan dan produsen dalam mengurangi serta menangani sampah yang dihasilkan.
Andri mengingatkan, keberhasilan regulasi tidak cukup hanya diukur dari pengesahan sebuah Peraturan Daerah. Komitmen Pemerintah Kota Bandung dalam menyediakan anggaran, infrastruktur, kelembagaan, serta sistem pengawasan menjadi faktor utama yang menentukan efektivitas pelaksanaannya.
“Jangan sampai kita memiliki Perda yang bagus di atas kertas, tetapi lemah dalam pelaksanaan. Pemerintah Kota Bandung harus menunjukkan keseriusan melalui anggaran yang memadai, infrastruktur yang siap, target yang terukur, dan pengawasan yang konsisten. Masyarakat membutuhkan solusi nyata, bukan sekadar regulasi baru,” ujarnya tegas.
Perkuat Peran Kecamatan dan Kelurahan
Ia juga menyoroti pentingnya memperkuat peran kecamatan dan kelurahan serta membangun kerja sama lintas sektor untuk mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi.
Selain itu, Raperda tersebut membuka ruang pemberian insentif bagi masyarakat, lembaga, maupun badan usaha yang berprestasi dalam pengurangan sampah. Sebaliknya, disiapkan pula pengaturan disinsentif bagi pihak-pihak yang tidak memenuhi ketentuan.
Salah satu ketentuan penting dalam Raperda Pengelolaan Sampah adalah kewajiban bagi pengelola kawasan yang belum memiliki fasilitas pemilahan sampah untuk menyediakan fasilitas tersebut paling lama satu tahun sejak Perda diundangkan.
Selain itu, peraturan pelaksanaan dari Perda Nomor 9 Tahun 2018 yang masih berlaku juga wajib disesuaikan paling lama satu tahun setelah Perda baru diundangkan.
Andri menilai, ketentuan tersebut harus menjadi momentum untuk mempercepat pembenahan tata kelola persampahan di Kota Bandung. Dengan demikian, perubahan regulasi tidak berhenti pada aspek administratif, tetapi benar-benar menghasilkan perbaikan yang dirasakan masyarakat.
“Kita ingin ada perubahan yang dapat dirasakan masyarakat. Lingkungan semakin bersih, sampah yang masuk ke TPA semakin berkurang, dan pengelolaan sampah semakin tertib, transparan, serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat,” ucapnya.
Andri menegaskan, rampungnya pembahasan Raperda bukan menjadi akhir dari upaya membenahi persoalan sampah di Kota Bandung. Tahap berikutnya justru menjadi pekerjaan penting, yakni memastikan seluruh ketentuan dalam regulasi tersebut dapat diterapkan secara konsisten.
Ia mendorong Pemerintah Kota Bandung segera menyiapkan berbagai kebutuhan implementasi, mulai dari peraturan pelaksanaan, penguatan program, dukungan anggaran, hingga kesiapan perangkat daerah.
“Pansus telah menyelesaikan tugas pembahasannya. Namun pekerjaan besar sesungguhnya adalah memastikan regulasi ini benar-benar dilaksanakan. DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar kebijakan pengelolaan sampah memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” katanya.
Andri juga mengajak seluruh elemen masyarakat, komunitas lingkungan, akademisi, pelaku usaha, dan pemerintah untuk memperkuat kolaborasi dalam menyelesaikan persoalan persampahan.
Menurutnya, upaya mewujudkan Bandung yang bersih membutuhkan keterlibatan semua pihak, termasuk perubahan perilaku masyarakat dan keberanian untuk memperbaiki sistem pengelolaan sampah secara menyeluruh.
“Bandung yang bersih tidak bisa diwujudkan oleh pemerintah sendirian. Dibutuhkan gerakan bersama, perubahan perilaku, dan keberanian memperbaiki sistem. Kita ingin meninggalkan warisan kebijakan yang bukan hanya mengatur sampah, tetapi benar-benar menyelesaikan persoalan sampah untuk generasi mendatang,” ujar Andri. (Red)
