IDEANEWSID. Polemik antara PT Lifelon Jaya Makmur dengan sebagian warga di Kampung Congeang, Desa Cilangkap, Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta terkait penggunaan lahan milik PT Lifelon Jaya Makmur yang sebagian masih ditempati warga masih belum mencapai titik temu.
Diketahui, lahan milik perusahaan yang hingga saat ini masih ditempati sebagian warga itu akan digunakan pemiliknya yaitu PT Lifelon Jaya Makmur untuk membangun pabrik.
Karenanya, pihak perusahaan akan merelokasi warga ke tempat yang sudah disiapkan oleh perusahaan di sebagian tanah milik perusahaan yang telah dihibahkan kepada warga.
Sebagian warga pun sudah direlokasi, yakni sebanyak 31 kepala keluarga (KK). Sementara, sebagian warga yang bertahan, juga sebanyak 31 KK, tetap teguh enggan direlokasi.
Sudah Membuat Pernyataan
Faktanya ke-62 KK tersebut telah membuat pernyataan secara langsung di hadapan pemilik PT Lifelon Jaya Makmur, Ferry, di kantor desa setempat pada 2012 lalu. Saat itu juga disaksikan oleh Muspika setempat.
Dari situ diketahui pula, warga yang menempati lahan perusahaan tersebut adalah mantan karyawan perusahaan sewaktu lahan tersebut masih digunakan untuk penambangan pasir.
“Sejak 2012 pada saat musyawarah di Kantor Desa Cilangkap, warga mengakui kepemilikan status tanah yang didiaminya itu bukan miliknya,” kata Perwakilan PT Lifelon Jaya Makmur, Agus Awalludin, S.H., kepada wartawan, Rabu (1/2/2023).
Warga juga, sambungnya, mengaku tidak meminta izin terlebih dahulu saat hendak mendirikan bangunan di tanah tersebut. Adapun warga yang enggan direlokasi ini beranggapan kompensasi yang diberikan PT Lifelon Jaya Makmur tak sesuai.
“Padahal perusahaan telah memberikan tanah seluas 100 meter persegi beserta sertifikatnya. Serta, bantuan berupa uang penggantian bongkar bangunan dengan jumlah bervariasi sesuai keadaan bangunan,” ujarnya.
Sementara, sebagian lagi, sudah ada yang pindah dan memanfaatkan lahan yang telah diberikan PT Lifelon Jaya. Juga telah menerima sertifikat hak milik, termasuk menerima sejumlah uang untuk membongkar rumah dan pindah di lahan yang baru itu.
Agus menyebutkan, PT Lifelon Jaya Makmur sudah sejak awal mengelola lahan seluas kurang lebih 11 hektare. Namun, setelah sebagian dihibahkan kepada warga yang direlokasi, sisanya 9,6 hektare. Adapun perolehan haknya sudah prosedural.
Selalu Bayar Pajak
“Kami selalu membayar pajak. Bahkan, tak pernah absen selama lebih dari 25 tahun. Sementara warga sendiri mengakui jika mereka tak pernah bayar pajak dan tidak punya bukti kepemilikan selama tinggal di lahan tersebut,” ucapnya.
Karena memang, lanjutnya, sejak awal yang tinggal di lahan tersebut adalah mantan karyawan pemilik lahan tersebut, yakni Ferry. “Dan mereka mengetahui bahwa tanah tersebut bukan milik mereka,” kata Agus.
Pun dari segi administrasi, kata Agus, seluruhnya telah dipenuhi. Mulai dari persetujuan teknis (pertek), sertifikat hak guna bangunan (HGB), penerbitannya ditempuh sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. “Seluruhnya ditempuh dan legal,” ujar Agus merinci.
Tak sampai di situ, lanjut Agus, awalnya kompensasi hanya diberikan sesuai kesepakatan antara PT Lifelon Jaya Makmur dengan 62 warga yang dibuat pada 2012 lalu.
Namun, seiring berjalannya waktu, jumlah warga yang menempati lahan tersebut malah bertambah menjadi 99 warga. Meski begitu, pihak perusahaan pun masih memberikan kebijakan kompensasi. Yaitu, berupa tanah seluas 50 meter persegi dan uang meski dengan nilai yang berbeda.
“Kang Dedi Mulyadi (Anggota DPR RI dan YouTuber asal Purwakarta, Red) pernah mengadvokasi warga. Saat itu Kang Dedi mendatangi BPN dan melihat kebenaran kepemilikan perusahaan,” ujar Agus.
Saat itu, Kang Dedi meminta kepada perusahaan untuk memberi juga warga yang tidak ada di kesepakatan. Kang Dedi juga menegaskan, jika semua itu sudah disediakan dan warga tidak mau pergi, berarti itu urusannya lain lagi .
“Pihak perusahaan pun tak keberatan, bahkan kami menyetujui saran Kang Dedi yang meminta jika warga yang baru pun mendapat kompensasi,” ucap Agus.
Ini dibuktikan dengan kesediaan perusahaan menghibahkan tanahnya seluas 50 meter persegi per KK2, juga uang bongkar rumahnya. “Dan untuk itu lahan sudah disiapkan, uang bongkar sudah diberikan,” katanya.
Di saat tuntutan warga terus dipenuhi, lanjutnya, pihak perusahaan justru malah terus-menerus mendapat resistensi warga yang menolak direlokasi.
“Kami sedapat mungkin untuk persuasif, terhadap warga, karena memang itu yang kami utamakan. Kami juga sedapat mungkin menghindari gesekan,” ujarnya.
Sebagai bentuk rasa kemanusiaan pihaknya pun mengimbau kepada warga untuk menerima apa yg telah mereka sepakati di tahun 2012. Adapun bagi warga yang terdata setelahnya, agar mau menerima kompensasi kebijakan dari perusahaan sebagaimana disarankan kang Dedi.
“Jika warga masih kukuh bertahan, maka perusahaan akan mengambil dan memanfaatkan lahannya tersebut sebagaimana hukum yang berlaku seperti yang dinyatakan Kang Dedi,” ucap Agus.
Pihaknya pun dalam waktu dekat berniat memasang pagar di lahan tersebut. Dan kembali meminta warga yang masih bertahan untuk segera menempati lahan relokasi yang telah kami siapkan. “Mudah-mudahan berjalan kondusif,” ucapnya. (Red)
