Panwaslu Sukatani Awasi Ketat Rekap Pemilu 2024 di PPK

IDEANEWSID. Proses rekapitulasi pemungutan suara pada tahap Pemilu 2024 melalui rapat pleno di tingkat Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) beberapa waktu lalu berakhir sukses dan lancar.

Rapat yang digelar di GOR PGRI Kecamatan Sukatani sejak 18-27 Februari 2024 tersebut dihadiri Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan, saksi partai, Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Sekretariat PPS serta stakeholder terkait lainnya.

Ketua Panwaslu Kecamatan Sukatani, Abdul Mu’it menyampaikan, seluruh jajaran Panwaslu Sukatani secara ketat melakukan pengawasan mulai dari pemungutan, penghitungan suara hingga proses rapat pleno rekapitulasi di tingkat PPK.

“Kami memastikan mulai dari jajaran Panwascam, staf sekretariat, PKD beserta 203 PTPS, secara melekat melakukan pengawasan sampai tingkat TPS, dimulai 14, 18-27 Februari 2024” kata pria yang akrab disapa Cak Muit ini kepada awak media, Kamis (28/3/2024).

Baca juga:  Satpol-PP Purwakarta Donor Darah Massal di PMI

Meski demikian, kata Cak Muit, tidak menutup kemungkinan ada beberapa persoalan teknis yang dilakukan baik pihak PPK hingga KPPS.

“Kendala yang bersifat teknis administrasi seperti salah penulisan, salah hitung saat rekap, kami merekomendasikan untuk langsung diselesaikan,” ujar pria yang merangkap sebagaI Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia (SDM).

Sesuai Aturan

Hal senada juga disampaikan Komisioner Panwaslu kecamatan Sukatani, Kang Iwan. Dirinya memastikan seluruh jajaran Panwaslu Sukatani, baik dari Pengawas TPS hingga Pengawas Kelurahan Desa (PKD) telah melakukan pengawasan sesuai dengan aturan.

Baca juga:  Reses di Panyindangan, Dedi Sutardi Serap Banyak Aspirasi

“Tugas pengawas pemilu itu sangat berat terutama Pengawas TPS. Pengawas TPS harus serbatahu aturan main dan teknik pemungutan dan penghitungan suara bahkan harus lebih tahu dari KPPS,” ucap Kang Iwan.

Pasalnya, kata Iwan, Pengawas TPS sering dijadikan tumpuan memutuskan suatu hal yang dianggap membingungkan dalam proses pungut hitung.

“Oleh karena itu kami sering sekali mengingatkan Pengawas TPS harus benar-benar fokus dalam mengawasi jalannya pungut hutung di TPS hingga akhir dalam perekapan,” kata Iwan yang menjabat sebagai Koordiv Hukum Pencegahan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat (HP2HM).

Bahkan, sambungnya, jika pengawas TPS ada gangguan atau ada keperluan sehingga harus meninggalkan TPS, diingatkan untuk segera koordinasi dan komunikasi dengan PKD-nya agar tidak ada kekosongan saat mengawasi kegiatan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

Baca juga:  Penerimaan Pajak 2021 Melebihi Target, Politisi Gerindra Apresiasi DJP Kementerian Keuangan

“Dengan demikian selama pengawasan pemungutan dan penghitungan suara panwaslu kecamatan tidak mendapatkan kendala yang berarti dan juga permasalahan yang sulit hingga kotak suara kembali ke gudang PPK,” ujarnya.

Sebagai informasi, hasil rekapitulasi suara calon mulai dari Calon Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR RI, DPD RI, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Dapil VI meliput Kecamatan Sukatani, Jatiluhur dan Sukasari, yang dilakukan oleh PPK pada pemilu 2024 Kabupaten Purwakarta berkahir dengan sukses. (Red)