Kakang Prabu Tegaskan Sikap Dinasti Kaluhuran Galuh Pakuan Padjadjaran Atas Insiden The People’s Water Forum di Hotel Oranje Bali

FOTO BERSAMA. KGP Ramlan Samsuri S.E., CLA., atau yang akrab disapa Kakang Prabu dari Lembaga Dinasti Kaluhuran Galuh Pakuan Padjadjaran (KGPP) The Big Family of Nusantara berfoto bersama perwakilan Dinasti Kerajaan Bali.

IDEANEWSID. KGP Ramlan Samsuri S.E., CLA., atau yang akrab disapa Kakang Prabu dari Lembaga Dinasti Kaluhuran Galuh Pakuan Padjadjaran (KGPP) The Big Family of Nusantara, menegaskan sikap KGPP atas perdebatan sengit terkait penyelenggaraan The People’s Water Forum (PWF) di Hotel Oranje, Hayam Wuruk, Denpasar, Bali, pada Selasa, 21 Mei 2024.

Seperti diketahui, terjadi perdebatan panas antara yang hendak menyelenggarakan PWF dengan yang menolak PWF. Bahkan, Satuan Polisi Pamong Praja sigap menjaga dan mengamankan area di sekitar Hotel Oranje agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Saat itu, tampak Aliansi Gabungan Masyarakat Bali membawa spanduk dengan pesan tegas, “Ganggu Ketertiban, Dibiayai Asing, Tolak Sekarang!”. Aksi itu sebagai bentuk penolakan penyelenggaraan PWF yang dianggap mengganggu ketertiban dan diduga didanai oleh pihak asing.

“Yang menolak PWF itu bukan tanpa dasar, karena jauh hari sebelum digelarnya Konferensi Tingkat Tinggi World Water Forum atau KTT WWF Ke-10 di Nusa Dua Bali, Pemerintah Daerah Provinsi Bali sudah mengeluarkan imbauan pada 13 Mei 2024. Imbauan itu bertujuan agar seluruh elemen masyarakat mendukung KTT WWF Ke-10,” kata Kakang Prabu kepada wartawan, Rabu (22/5/2024).

Baca juga:  Baru Dua Pekan Menjabat, Kasatresnarkoba Polres Subang Diganjar Penghargaan

Kakang Prabu juga kembali menyoroti Surat Imbauan Sekretaris Daerah Provinsi Bali atas nama Penjabat (Pj) Gubernur Bali. Bahwa, sambungnya, jelas di situ memerintahkan agar kegiatan yang berpotensi mengganggu dan tidak relevan dengan acara KTT WWF Ke-10 harus ditertibkan.

Surat Imbauan Pj Gubernur Bali tentang Penyelenggaraan KTT WWF Ke-10.

“Di dalam surat imbauan tersebut, pada poin lima, juga ada larangan memasang baliho dan banner yang berpotensi mengganggu KTT WWF Ke-10 Nusa Dua Bali. Jelas pula di sini Pemprov Bali menginginkan KTT WWF Ke-10 berjalan baik tanpa gangguan,” ujar Kakang Prabu tegas.

Ironisnya, lanjut dia, sudah jelas ada surat imbauan tersebut tapi kenapa panitia PWF memaksakan kegiatannya yang jelas-jelas itu sebagai forum tandingan KTT WWF Ke-10.

“PWF bikin forum tandingan itu urgensinya apa? Sehingga harus dilaksanakan bertepatan dengan pelaksanaan KTT WWF Ke-10. Kemudian yang paling penting, apakah hasil PWF tersebut bisa dirasakan langsung oleh masyarakat? Pasti tidak bisa, karena penyelenggara PWF bukanlah pemangku kebijakan,” ucap Kakang Prabu.

Baca juga:  Fakta-fakta OTT KPK Terhadap Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi

Selanjutnya, ada klaim PWF berjuang atas nama rakyat. “Pertanyaannya, rakyat yang mana? Jelas-jelas rakyat Indonesia, khususnya rakyat Bali, mendukung KTT WWF Ke-10 ini,” kata Kakang Prabu.

Bahkan, sambungnya, keluarga Dinasti Kerajaan di Bali pun ikut mendukung, jadi jangan mudah mengatasnamakan rakyat.

“Kalau memang para aktivis lingkungan tersebut ingin berjuang atas nama alam dan atas nama rakyat, mari bersama-sama terjun langsung membantu masyarakat. Yakni, melalui program Siliwangi Tadabur Alam Bumi Nusantara yang memang sudah berjalan lama,” ujarnya.

Sempat Berdiskusi

Diungkapkan Kakang Prabu, pada 20 Mei 2024 lalu, di Hotel Oranje, pihaknya sempat berdiskusi dengan sejumlah aktivis di acara PWF tersebut.

“Saat itu kami mengajak untuk langsung terjun ke rakyat dan ke alam untuk sama-sama tadabur alam. Tapi respons mereka biasa saja, bahkan acuh tak acuh. Sehingga, patut diduga jika aktivis ini tidak sungguh-sungguh dalam memperjuangkan rakyat,” ucap Kakang Prabu.

Baca juga:  Politisi PPP Kakang Prabu Konsisten Gaungkan Siliwangi Tadabur Alam Bumi Nusantara

Pasalnya, lanjut dia, diajak untuk tadabur alam seperti membersihkan sungai-sungai, ditanggapi dengan biasa saja. “Jadi menurut kami patut diduga forum tandingan seperti PWF itu hanya cari perhatian saja,” katanya.

Kakang Prabu juga menyampaikan beberapa poin yang ditujukan kepada panitia PWF dan seluruh yang terlibat di dalamnya. “Mereka harus menghormati kepentingan negara dan masyarakat, termasuk menghormati kepentingan lokal,” ujar Kakang Prabu.

Salah satu agenda PWF, kata Kakang Prabu, ada yang meresahkan masyarakat. Yaitu, pada 23 Mei 2024 PWF menjadwalkan People’s Tribune atau pengadilan rakyat. “Apa maksudnya itu?” ucap Kakang mempertanyakan.

Kemudian, lanjutnya, masyarakat Indonesia, khususnya Bali, menginginkan penyelenggaraan KTT WWF Ke-10 berjalan kondusif, aman, tenteram, baik dan sukses.

“Kami mengapresiasi seluruh aparat keamanan yang sudah bekerja secara profesional. Suksesnya KTT WWF Ke-10 Nusa Dua Bali menjadi kesuksesan bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Kakang Prabu menutup. (Red)