IDEANEWSID. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat bersama BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKm) kepada para pekerja informal di Jawa Barat.
Hal ini seperti yang disampaikan Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi (KDM) kepada wartawan saat menggelar konferensi pers di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (1/9/2025).
“Ada ojek, kemudian ada petani, ada nelayan, ada tukang kuli macul, kuli panggul, pemulung, pedagang asongan, semua akan kami diberikan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Iuran nya Rp16.800 per bulan untuk tiga juta pekerja informal,” kata KDM.
Dengan demikian, sambungnya, apabila terjadi suatu kasus maka telah dilindungi BPJS Ketenagakerjaan. Misalnya, kata dia, ada ojek patah kaki dan diamputasi, selama ini membiayai sendiri.
“Nah, nanti itu sudah dicover oleh jaminan sosial ketenagakerjaan termasuk kaki palsunya, nah kaki palsunya nanti disiapkan,” ujar KDM.
Disinggung mengenai anggarannya nanti akan seperti apa, KDM memastikan akan dilakukan secara bertahap. Akan tetapi, untuk empat bulan ini nantinya akan dianggarkan dalam APBD Perubahan 2025.
“Ya, anggarannya bertahap. Kita kan tahun ini sekitar sisa empat bulan. Nanti tahun depan ya kita nanti berhitung dengan bupati dan wali kota,” ucapnya.
Apresiasi Inisiatif Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Sementara itu, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Jawa Barat, Kunto Wibowo, menyampaikan apresiasi atas inisiatif Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam memberikan perlindungan sosial ketenagakerjaan bagi para pekerja informal.
Menurutnya, langkah ini merupakan terobosan penting untuk memperluas cakupan perlindungan sosial, khususnya bagi segmen pekerja informal yang jumlahnya sangat besar di Jawa Barat.
“Tujuan jaminan sosial ketenagakerjaan adalah untuk menjamin kehidupan yang layak, mengurangi risiko sosial ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan. Ini bukan hanya kebutuhan, tapi hak dasar yang harus dimiliki seluruh pekerja,” kata Kunto.
Dengan iuran yang relatif kecil, manfaat yang diterima cukup signifikan. Di antaranya, perawatan tanpa batas biaya sesuai kebutuhan medis akibat kecelakaan kerja.
Kemudian, santunan meninggal dunia bagi ahli waris, beasiswa untuk dua orang anak dan santunan sementara tidak mampu bekkerja. “Ini bentuk nyata hadirnya negara dalam melindungi seluruh pekerja,” ujar Kunto.
Ia menambahkan, BPJS Ketenagakerjaan siap bersinergi dengan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, para mitra strategis serta asosiasi pekerja informal.
Hal ini, untuk memastikan mekanisme pendaftaran, pembayaran iuran, hingga pelayanan klaim dapat berjalan optimal dan tepat sasaran.
“Kolaborasi ini menjadi momentum penting dalam memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan,” ucapnya.
Harapannya, setiap pekerja informal tanpa terkecuali dapat merasakan manfaat nyata, sekaligus menjadi bagian dari ekosistem ketenagakerjaan yang lebih kuat dan berkeadilan di Jawa Barat.
Terpisah, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Purwakarta, Wira J. Sirait mengimbau agar seluruh pekerja informal di Kabupaten Purwakarta untuk segera mendaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Hal ini agar memastikan diri terlindungi oleh program BPJS Ketenagakerjaan, mengingat pekerjaan tidak terlepas dari berbagai risiko.
“Semakin banyak pekerja yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, dapat memberikan rasa aman dalam bekerja, menambah motivasi kerja, sehingga dapat mendukung mewujudkan Kabupaten Purwakarta yang sejahtera,” kata Wira. (Red)
