DPRD Purwakarta Diminta Lebih Semangat Rampungkan Perubahan APBD TA 2022

Dokumentasi Rapat Paripurna DPRD Puwakarta

IDEANEWSID. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, diminta lebih semangat dan fokus merampungkan Perubahan Anggara Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Purwakarta Tahun Anggaran (TA) 2022.

Jika pembahasan perubahan APBD mandek, hal ini dikhawatirkan dapat mengganggu program pemerintah daerah. Jika program pemerintah terganggu, sudah pasti berdampak pada kepentingan publik.

Pengamat Kebijakan Publik pada Forum Masyarakat Purwakarta (Formata) Agus M Yasin mengatakan, tertundanya pembahasan perubahan APBD TA 2022 menunda hak-hak keuangan para pegawai di lingkungan Pemkab Purwakarta.

“Jangan sampai kebiasaan ini menjadi sebuah kekeliruan yang dipelihara. Selain berimplikasi pada mandegnya proyeksi kebijakan dan pelaksanaan pembangunan yang harus dijalankan sampai akhir Desember 2022, maka hak-hak keuangan para pegawai maupun anggota dewan itu sendiri bisa tertunda,” kata Agus Yasin, Kamis 8 September 2022.

Baca juga:  Serunya Emak-Emak di Purwakarta Ikut Turnamen Voli NasDem Sayang Kamu

Ia menjelaskan, jika terjadi pelambatan pengesahan APBD bisa terjadi penundaan pencairan gaji pokok dan tunjangan kepala daerah dan anggota DPRD.

Sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan dalam UU 23 Tahun 2014 Pasal 321 ayat 2 jelas disebutkan DPRD dan kepala daerah yang terlambat mengesahkan APBD termasuk APBD Perubahan akan dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama enam bulan.

“Artinya sanksi ini mengikat, walaupun dalam prakteknya dilakukan berupa penundaan,” kata Kang Agus.

Selain itu, lambatnya pengesahan APBD Perubahan dapat mengakibatkan terganggunya perubahan target pencapain kinerja yang terukur dari setiap urusan pemerintah daerah, perubahan proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang dijelaskan sebagai dasar penyusunan dalam rangka perubahan struktur APBD maupun prioritas program serta plafon anggaran menurut urusan pemerintah sampai akhir Desember 2022.

Baca juga:  Dana Cadangan Pilkada Purwakarta Mulai Dianggarkan di APBD Perubahan 2022

“Jadi alangkah kelirunya kalau hal ini terjadi, sama saja seperti menepuk air di dulang. Jika hal itu benar terbukti, patut diduga adanya sinyalemen terselubung pesanan politis dari kepentingan tertentu,” kata Agus Yasin.

Yang perlu diingat, kata mantan Anggota DPRD Purwakarta itu adalah, bahwa perubahan APBD pada hakikatnya adalah perubahan target pencapain kinerja yang terukur dari setiap urusan pemerintah daerah, perubahan proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang dijelaskan sebagai dasar penyusunan dalam rangka perubahan struktur APBD maupun prioritas program serta plafon anggaran menurut urusan pemerintah.

Baca juga:  Didampingi Gus Ahad, Komisi IV DPRD Jawa Barat Jamin Akselerasi Pengecoran Jalan Pramuka Purwakarta

“Maka kalau terjadi penunda-nundaan pembahasan APBDP, akan ada hal-hal yang sangat urgent yang kena imbas. Ambil contoh; soal interchange Darangdan atau KM 99 bisa saja tidak akan terlaksana sehingga rakyat di wilayah Plered, Sukatani dan Darangdan akan gagal dalam membuka peluang dan aksesnya terhadap peningkatan ekonomi,” ujarnya.

Kedua program-program Pemkab Purwakarta dipastikan akan lumpuh karena tidak tersedianya anggaran, untuk proyek pembangunan, gaji pegawai terutama THL akan terhenti.

“Ini bisa menjadi bukti ada gejala yang mengendap, selain pengingkaran terhadap kepatutan bisa juga diduga ada nuansa pesanan politis yang mengalir, untuk tujuan tertentu dan secara tidak langsung mengganggu kinerja Pemerintah Daerah,” kata Agus Yasin.(rls)