IDEANEWSID. Ketua Gerakan Pemuda Mahasiswa Peduli Bangsa (GPMPB) Taufik Rofi, turut mengkritisi sikap anggota DPRD Garut yang seolah diam atas kasus korupsi yang terjadi di Bank Intan Jabar (BIJ).
BIJ merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Garut. Perusahaan yang menjalankan roda bisnis dari tiga pemodal ini tengah diterpa badai. Bank pelat merah ini menjadi ajang praktik korupsi sejumlah oknum.
Akan tetapi, dari hasil persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung, hanya pegawai biasa yang divonis bersalah.
“Seharusnya pihak penyidik bisa mengembangkan kasus BIJ Garut, sehingga pihak-pihak yang diduga turut menikmati hasil kejahatan dan merugikan keuangan negara di kasus BIJ Garut bisa mempertanggungjawabkan perilakunya,” kata Rofi kepada wartawan, Sabtu (1/2/2024).
Disebutkannya, Pemerintah Provinsi Jabar, Bank bjb dan Pemerintah Kabupaten Garut serta Dewan Pengawas tentu memiliki tugas pokok dan fungsi yang paling penting terhadap kinerja BIJ Garut sebagai perusahaan perbankan.
Banyak nasabah menjadi korban, kerugian negara sangat tinggi dan LHP BPK menyatakan berdasarkan nilai Z-score < 1,23 kondisi tersebut mengindikasikan keberlangsungan usaha dalam prediksi pailit.
“Nilai Z-score < 1,23 menunjukan bahwa kondisi BIJ Garut ada suatu ketidakpastian material yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya,” ujarnya.
Sikapi dengan Serius
Rofi yang juga menjabat sebagai Wasekjen Energi dan Sumberdaya Mineral PB HMI ini pun berpendapat bahwa DPRD Garut harus menyikapi serius tentang dugaan kejahatan di lingkungan BIJ Garut.
“Selesaikan dahulu persoalan satu per satu, agar bisa diselesaikan dengan baik dan jangan nampak terlihat mencari kambing hitam pada kasus lain yang belum ada buktinya,” ucapnya.
Rofi mengaku sedang mempelajari kasus BIJ secara utuh dan rencananya akan melayangkannya ke Mabes Polri. Yang menjadi perhatian Rofi di antaranya proses permodalan yang diberikan para pemilik modal ke BIJ Garut dalam kurun waktu lima tahun.
Lalu, siapa saja penanggung jawab serta apa peranan Dewan Komisaris, komisi terkait di DPRD Garut dan Bagian Ekonomi Setda Garut.
“Sejalan dengan kajian kami, muncul informasi bahwa ada salah satu saksi di persidangan menyebutkan aliran dana ke sejumlah oknum pejabat,” kata Rofi.
Di antaranya, kata Rofi terkait inbreng atau penambahan modal berupa aset tidak bergerak dari Pemkab Garut ke BIJ Garut. “Ini harus diselesaikan sampai tuntas,” katanya.
Dari kasus BIJ Garut, sambung Rofi, kenapa pihak DPRD Garut seakan-akan membisu. Seharusnya DPRD Garut membuat penyelidikan tentang isu dugaan gratifikasi kasus BIJ Garut.
“Sebagai masyarakat Garut saya melihat fakta bahwa di tubuh BIJ Garut terjadi kejahatan yang terstruktur dan masif, sehingga menyebabkan kerugian negara secara ugal-ugalan. Tapi kenapa anggota dewan yang malah terkesan mencari-cari kesalahan BUMD lain yaitu PDAM Garut,” ujarnya.
Disebutkan Rofi, ada banyak keluhan dari sejumlah pegawai PDAM Garut. Pasalnya, aktivitas kerja di perusahaan yang membidangi pelayanan air bersih tersebut menjadi tidak maksimal tatkala banyak isu yang menyebutkan perusahaan bermasalah dan diambang kebangkrutan.
“Ada keluhan dari sejumlah karyawan yang tengah berjuang dan bekerja keras agar beranjak dari keterpurukan. PDAM Garut yang sempat mengalami banyak utang akhirnya bisa berdiri dan menghasilkan keuntungan,” ucap Rofi.
PDAM Garut, sambungnya, mampu meraih prestasi sebagai PDAM terbaik kesembilan se-Jabar yang awalnya berada di posisi ke-17. Bahkan prestasi PDAM Garut di tingkat nasional lebih signifikan, yaitu dari peringkat 173 menjadi 90.
Akan tetapi banyak karyawan merasa heran tatkala ada pihak-pihak yang menggemboskan PDAM Garut dengan isu berada di ambang kebangkrutan.
Tetap Apresiasi
Meski demikian, Rofi tetap mengapresiasi DPRD Garut yang baru dilantik dan berharap agar lembaga legislatif tersebut bisa lebih baik dari DPRD Garut terdahulu.
Anggota DPRD Garut diharapkan bisa membantu setiap persoalan BUMD dan bukan malah memperkeruh suasana kerja dan memperburuk pelayanan.
“Saat ini banyak wajah baru di DPRD, saya berharap dengan wajah baru dan semangat baru bisa membawa Pemkab Garut, khususnya semua BUMD ke arah yang lebih maju, profesional dan sejahtera,” katanya.
Sementara itu, berdasarkan fakta-fakta di persidangan, sejumlah terdakwa mengaku dugaan kejahatan seperti dengan modus kredit fiktif dan topengan sudah terjadi sebelum mereka menjabat sebagai kepala cabang.
Sehingga Rofi juga meminta penegak hukum untuk memeriksa pejabat-pejabat sebelumnya.
“Jangan sampai kasus ini berhenti sampai disini, karena saya menilai masih banyak pihak yang harus bertanggung jawab,” ujarnya. (Red)
