IDEANEWSID. Keluarga Besar Organisasi Mahasiswa Politeknik Enjinering Indorama menyatakan sikap tegas terhadap pemerintah Indonesia. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Agung Aditya Pujiawan.
“Kami menolak untuk menjadi generasi yang hanya mampu melihat tanpa berani bersuara. Mahasiswa bukan sekadar pengisi ruang-ruang kelas, bukan hanya pencari gelar, dan bukan pula penonton ketika persoalan rakyat terjadi di depan mata,” kata Agung saat dikonfirmasi, Sabtu (5/9/2026).
Ia menegaskan bahwa mahasiswa adalah bagian dari rakyat, tumbuh dari realitas yang sama, hidup di tengah persoalan yang sama, dan memiliki tanggung jawab untuk tidak menutup mata terhadap ketidakadilan, kesenjangan, serta berbagai kebijakan yang mengabaikan kepentingan masyarakat.
“Kampus tidak boleh berubah menjadi ruang yang membungkam pikiran kritis. Kampus bukan menara gading yang berdiri jauh dari penderitaan rakyat. Kampus harus menjadi tempat lahirnya keberanian, dan menguatkannya suara-suara yang berpihak pada kebenaran dan keadilan,” ujarnya.
Pihaknya pun percaya bahwa diam di tengah persoalan bukanlah netralitas. Ketika ketidakadilan dibiarkan, suara rakyat diabaikan, dan kepentingan bersama dikalahkan oleh kepentingan segelintir pihak, maka mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk mengambil sikap.
“Kami tidak berbicara karena merasa paling benar. Kani bersuara karena terlalu banyak persoalan yang tidak boleh lagi dianggap biasa. Kami tidak berdiri untuk mencari perhatian. Kami berdiri karena kepedulian tidak cukup hanya disimpan dalam pikiran dan keberanian tidak boleh berhenti sebagai wacana,” ucapnya.
Dengan semangat perjuangan, keberanian dan sikap kritis, ia menegaskan bahwa mahasiswa harus tetap menjadi bagian dari kekuatan perubahan.
Kami melihat. Kami berpikir. Kami bersuara
Ia pun menjelaskan tuntutan yang disampaikan merupakan bentuk perhatian dan kepedulian terhadap berbagai persoalan yang masih dihadapi oleh masyarakat Indonesia, khususnya dalam bidang kesejahteraan sosial, pendidikan, perekonomian, ketenagakerjaan, pengelolaan anggaran negara, serta arah kebijakan pemerintah.
“Tuntutan ini menegaskan bahwa pembangunan nasional seharusnya tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan dan pencapaian program, tetapi juga harus memastikan terpenuhinya hak, perlindungan, serta kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali,” ujarnya.
Pemerintah, kata dia, diharapkan dapat memberikan perhatian yang lebih nyata terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang masih menghadapi keterbatasan akses dan kesempatan, termasuk penyandang disabilitas, tuna wisma, petani, nelayan, serta masyarakat usia produktif.
Selain itu, pendidikan yang berkualitas dan terjangkau harus menjadi perhatian utama karena pendidikan merupakan salah satu dasar penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menentukan masa depan bangsa.
“Pemerintah juga perlu memastikan bahwa bonus demografi yang dimiliki Indonesia benar-benar dapat menjadi kekuatan pembangunan melalui peningkatan kompetensi dan penyediaan lapangan kerja yang layak,” ucap Agung.
Di sisi lain, lanjutnya, tuntutan ini juga menjadi bentuk dorongan agar pemerintah melakukan evaluasi terhadap berbagai kebijakan, penggunaan anggaran, serta pelaksanaan kewenangan negara agar tetap sesuai dengan kepentingan masyarakat.
Pengelolaan APBN perlu diarahkan secara lebih tepat sasaran, khususnya pada sektor-sektor yang memiliki pengaruh langsung terhadap peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup rakyat, salah satunya pendidikan.
Setiap kebijakan yang dijalankan juga perlu mempertimbangkan prinsip keadilan, transparansi, serta keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat. (Red)
Tuntutan dan Pernyataan Sikap Keluarga Besar Organisasi Mahasiswa Politeknik Enjinering Indorama terhadap Pemerintah Tanah Air:
1. Pemerintah Tanah Air harus menjamin pemenuhan hak penyandang disabilitas dan tuna wisma di seluruh Indonesia dalam penyerapan tenaga kerja serta pemberdayaan pelatihan kerja di berbagai sector ekonomi negara.
2. Pemerintah Tanah Air wajib memastikan masyarakat dapat mengakses Pendidikan yang berkualitas dan terjangkau pada setiap jenjang di seluruh Tanah Air.
3. Pemerintah Tanah Air harus memperkuat ekonomi primer bagi nelayan serta petani untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merata, dan memberantas mafia penguasaan lahan secara illegal yang merampas hak masyarakat.
4. Pemerintah Tanah Air wajib mencabut mandate TNI dari proyek sipil seperti pertanian skala besar (Food Estate) tahun ini, dan DPR harus merevisi UU TNI.
5. Pemerintah Tanah Air wajib memastikan bonus demografi menjadi kekuatan pembangunan nasional melalui peningkatan kualitas Pendidikan, kompetensi, dan penyediaan lapangan kerja yang layak.
6. Pemerintah Tanah Air perlu meninjau kembali perihal prioritas penggunaan APBN. Pendidikan harus menjadi prioitas utama dalam penggunan anggaran negara. (Red)
