Anggota DPRD Purwakarta Tak Dukung Upaya Pemulihan Ekonomi Nasional

Suasana gedung paripurna DPRD Purwakarta.

IDEANEWSID. Boikot paripurna Raperda Pertanggungjawan Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 yang dilakukan oleh puluhan Anggota DPRD Purwakarta pada medio September 2022 lalu, dianggap sebagai upaya menjegal program pemerintah pusat dalam rangka upaya pemuilihan ekonomi nasional pasca pendemi.

Demikian dikatakan Ketua Gerakan Moral Masyarakat Purwakarta (GMMP), Hikmat Ibnu Ariel, Senin (10/10). Menurutnya, intrik politik para wakil rakyat tersebut, berimbas pada gagalnya sejumlah program kerakyatan yang sudah dimasukan dalam rancangan APBD perubahan tahun anggaran 2022.

“Padahal, optimalisasi penyerapan anggaran dari APBN dan APBD merupakan salahsatu upaya yang berkaitan dengan pemulihan ekonomi nasional,” kata Ariel.

Baca juga:  Reses di Jatiluhur, Asep Chandra TK Serap Banyak Aspirasi

Ia juga mengungkapkan, setidaknya ada sembilan program yang bakal batal dilaksanakan karena dampak boikot para anggota legislatif tersebut. Sebagian program rutin, selebihnya program non rutin yang cukup penting karena berkaitan dengan masyarakat hingga intansi dan lembaga lain.

“Kesembilan program tersebut diantarnya ; pembangunan mako Polres Purwakarta, pembangunan interchange Darangdan, reses dan kunker DPRD, sosialisasi pembangun Purwakarta melalui media massa di Diskominfo, pemeliharaan Tajug Gede, dana cadangan KPU dan Bawaslu untuk Pilkada 2024, hibah lembaga hingga pembangunan sejumlah infrastruktur untuk masyakarat dan pemerintah,” beber Ariel.

Baca juga:  Reses ke-3 DPRD Purwakarta, Rifky Fauzi Serap Aspirasi di Pelosok Darangdan

Kata Ariel, kondisi tersebut jadi miris, hanya karena intrik politik, DPRD Purwakarta salah langkah mengambil kebijakan.

“Dampaknya, bukan hanya terhadap mereka sendiri tetapi juga masyarakat menjadi korban. Masyarakat terancam tidak mendapatkan layanan pemerintah melalui perbaikan insfrastruktur, penguatan ekonomi, dan lain-lain. Menurut saya ini dampak sikap konyol para politisi Purwakarta,” ujarnya.

Diketahui, sidang paripurna PPA pada September lalu sempat beberapa kali ditunda hingga batal digelar akibat tidak kuorum. Mayoritas anggota DPRD memilih mangkir. Demikian halnya Ketua DPRD Purwakarta, Ahmad Sanusi bahkan terang-terangan kabur ogah memimpin sidang.

Ketua DPRD Purwakarta itu protes postur APBDP 2022 yang disusun eksekutif tidak pro rakyat, tapi pro pejabat. Palu sidang sempat digeser ke pimpinan DPRD lain, Sri Puji Utami, namun lagi-lagi sidang gagal digelar.

Baca juga:  Kunjungi Sukarata, Alaikassalam Tak Dengar Banyak Keluhan Warga

Lalu, menghadapi langkah politik para oknum wakil rakyat itu, Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika akhirnya memilih mengeluarkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) APBDP 2022 sebagai pengganti Perda.

Langkah ini diambil karena waktu yang terbatas serta untuk menjaga keberlangsungan program pemerintah dan layanan masyarakat. Meski demikian, beberapa program strategis daerah tetap gagal dilaksanakan karena tidak cukup hanya berdasarkan Perkada.