Eksekutif, Legislatif dan Warga Kota Bandung Jadi Penentu Pencapaian RPJMD, Pansus 10: Visi Bandung UTAMA Jadi Patokan

Ketua Pansus 10 DPRD Kota Bandung Heri Hermawan

IDEANEWSID. Ketua Pansus 10 DPRD Kota Bandung Heri Hermawan mengatakan, guna mencapai tujuan pembangunan yang sudah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung maka dibutuhkan kerja sama semua pihak.

“Pihak-pihak yang menjadi penentu keberhasilan pencapaian RPJMD adalah eksekutif, legislatif dan warga Kota Bandung sendiri,” kata Heri melalui rilisnya, Kamis (31/7/2025).

Heri pun mengajak semua stakeholder untuk bekerja sama dalam pencapaian target RPJMD. Salah satu target yang dimaksud adalah peningkatan indikator yang sudah ditentukan.

“Kami mempunyai beberapa indikator yang harus dicapai, agar pembangunan di Kota Bandung bsa meningkat,” ujarnya menjelaskan.

Salah satu indikatornya, kata dia, adalah, Bandung menjadi kota layak huni. Dengan dicapainya indikator ini, artinya Kota Bandung dianggap ramah, aman dan nyaman untuk ditinggali.

Baca juga:  Daniel Mutaqien Plt Ketua DPD Golkar Purwakarta

Akan tetapi, dari semua program yang tercantum dokumen RPJMD harus sesuai dengan visi misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung, M. Farhan dan Erwin, yaitu Bandung UTAMA, akronim dari Unggul, Terbuka, Amanah, Maju dan Agamis.

Unggul, yang berarti bisa menciptakan SDM berkualitas dan berdaya saing, dengan cara meningkatkan kualitas hidup warga Kota Bandung yang unggul.

Terbuka yang merupakan implikasi dari kota inklusif dalam riset pola pikir tata kelola wilayah serta ramah investasi. Bahkan, untuk menunjang pembangunan Kota Bandung, semua pihak harus bisa menerima bahwa Bandung menjadi kota terbuka.

“Kota terbuka yang dimaksud adalah mau menerima siapa saja yang bisa bekerjasama dalam membangun dan mengembangkan Kota Bandung,” ucapnya.

Baca juga:  Tatang Taryana Ketua Apdesi Purwakarta

Amanah yaitu tata kelola pemerintahan birokrasi dan pelayanan publik yang andal. Dalam hal ini mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang amanah, profesional, akuntabel dan inovatif.

Maju, yang memajukan ekonomi berkelanjutan termasuk ekonomi kreatif merata dan kompetitif. “Kita harus bisa mewujudkan Kota Bandung yang maju kreatif dan berdaya saing dalam perekonomian dan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan,” katanya.

Agamis di mana harus menciptakan karakter masyarakat dan budaya yang relegi. Dalam puisi ini harus membentuk karakter warga Kota Bandung yang agamis, moderat, dan toleran.

Inline dengan Peraturan di Atasnya

Heri mengatakan, dalam pembahasan Raperda ini, harus inline dengan peraturan di atasnya, seperti RPJMD dan Perdagangan RTRW Pemprov Jabar.

Baca juga:  Fraksi Golkar Dukung Raperda Grand Design Pembangunan Keluarga Kota Bandung 2025 - 2045

Untuk menyempurnakan Raperda ini, pihaknya melakukan studi tiru ke Bekasi dan Cirebon. “Kota Bekasi memiliki PAD yang tinggi kurang lebih sama dengan kita, jadi kita melakukan studi tiru ke sana,” ujar Heri.

Sedangkan Cirebon, meskipun PAD nya tidak setinggi Kota Bandung, namun masih memiliki potensi besar untuk mendongkrak.

“Karenanya, kami harus belajar bagaimana cara mereka mendongkrak PAD dengan potensi yang dimiliki,” ucapnya.

Disebutkannya, pembahasan Raperda ini masih membutuhkan waktu cukup lama untuk akhirnya bisa segera disahkan. “Karena masih harus audiensi dengan pihak Pemkot Bandung, dan melewati evaluasi provinsi,” ucapnya. (Red)