Masih Wacana, Putih Sari: Komisi IX Dukung Pemutihan Tunggakan BPJS Kesehatan

FOTO BERSAMA. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari berfoto bersama usai Sosialisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional di Hotel Intan Purwakarta, Jumat (10/10/2025).

IDEANEWSID. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari menyatakan dukungannya terhadap wacana pemerintah yang hendak menghapus tunggakan BPJS Kesehatan.

Tak hanya mendukung, Putih Sari juga dengan lugas menyebutkan bahwa pemutihan tunggakan sangat memungkinkan.

“Hingga saat ini belum ada pembahasan antara Komisi IX dengan BPJS Kesehatan terkait penghapusan tunggakan,” kata Putih Sari saat Sosialisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional di Hotel Intan Purwakarta, Jumat (10/10/2025).

Baca juga:  Penjabat Kepala Daerah Diminta Profesional dan Netral di Pilkada 2024

Akan tetapi, Putih Sari menegaskan bahwa Komisi IX mendukung wacana tersebut. Terlebih, sambungnya, Komisi IX sudah beberapa kali mengupayakan hal tersebut.

“Sebenarnya, Komisi IX telah beberapa kali mengupayakan terkait pemutihan ini, bahkan dulu sudah pernah dilakukan, yakni saat COVID 19, diskresi pernah beberapa kali dilakukan,” ujarnya.

Disinggung apakah wacana pemutihan tunggakan itu memungkinkan untuk dilakukan saat ini, Putih Sari menjawab bahwa hal itu mungkin saja dilakukan.

Baca juga:  Resmikan SPPG Desa Cilegong, Penasihat Khusus Presiden Tekankan Sinergitas Semua Pihak

“Meski begitu, kami juga harus melihat ketahanan dana yang dimiliki BPJS Kesehatan. Jangan sampai mengganggu kinerja BPJS Kesehatan dalam memastikan dana jaminan kesehatan,” ucap Putih Sari.

Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Karawang – Purwakarta, Fahrurozi mengatakan, persentase di wilayahnya 50 – 60 persen tertib sedangkan sisanya menunggak, namun hal ini tak mengganggu pelayanan.

Baca juga:  Dukung BPJS Kesehatan, Bank bjb Tingkatkan Keaktifan Peserta JKN lewat Program Donasi

“Terkait pemutihan tunggakan belum ada statement resmi, kami di cabang menunggu kebijakan pusat. Apakah akan ada pemutihan, apakah ditanggung pemerintah, kami belum tahu,” katanya. (Red)