IDEANEWSID. Pemerintah memiliki banyak Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sejak tahun 2021. PEN rupanya kembali akan dilaksanakan pada tahun 2022.
Banyak masyarakat yang merasakan manfaat dari PEN. Bahkan tak sedikit yang penasaran, apakah program tersebut kembali dilaksanakan, pencarian seputar bansos cukup banyak di laman google.
Untuk diketahui, pencairan sejumlah bantuan sosial (bansos) siap dilakukan pada awal tahun 2022 ini. Simak daftar bansos yang akan cair pada awal tahun 2022, seperti dikutip dari kontan.co.id.
Pemerintah mengalokasikan anggaran program PEN tahun 2022 sebesar Rp451 triliun untuk kesehatan, perlindungan sosial, dan fasilitas fiskal untuk beberapa sektor.
Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Ekon) Airlangga Hartarto dalam keterangan pers usai mengikuti Rapat Terbatas mengenai Evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dipimpin Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Minggu (16/01/2022) melalui konferensi video.
“Bapak Presiden tadi telah menyetujui beberapa program yang terkait dengan PEN. Terkait PEN ini disiapkan anggaran di tahun 2022 sebesar Rp 451 triliun dan itu terbagi menjadi tiga, yaitu untuk kesehatan, perlindungan sosial, dan terkait dengan fasilitas fiskal untuk beberapa sektor ataupun UMKM maupun korporasi,” kata Airlangga.
Airlangga memaparkan, pemerintah akan memperpanjang insentif fiskal properti berupa PPN yang ditanggung pemerintah (PPN DTP) sampai dengan Juni 2022.
“Yang sudah disetujui oleh Bapak Presiden yang pertama terkait dengan insentif fiskal properti atau Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah ini disiapkan bahwa perpanjangannya akan dilakukan sampai dengan Juni 2022,” terangnya.
Untuk rumah susun/rumah tapak yang nilainya Rp2 miliar diberikan PPN DTP sebesar 50 persen dan diperhitungkan sejak awal kontrak, dan diharapkan rumah bisa diselesaikan dalam waktu sembilan bulan. Kemudian untuk properti yang harga jualnya Rp2 miliar – Rp5 miliar mendapatkan PPN DTP sebesar 25 persen.
Program berikutnya adalah pemberian fasilitas tarif Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) mobil baru dengan harga penjualan di bawah Rp 200 juta seperti mobil low cost green car atau LCGC.
“PPnBM-nya sekarang adalah 3 persen di mana di kuartal pertama diberikan fasilitas nol persen artinya 3 persen ditanggung pemerintah, di kuartal kedua itu 2 persen ditanggung pemerintah, di kuartal ketiga adalah 1 persen ditanggung pemerintah, dan di kuartal keempat bayar penuh yaitu sesuai dengan tarifnya yaitu 3 persen,” ujar Airlangga.
Sementara untuk mobil baru dengan harga Rp 200 juta-Rp 250 juta yang tarif PPnBM-nya 15%, PPnBM akan ditanggung pemerintah sebesar 50% di kuartal pertama.
“Di kuartal pertama diberikan 50 persen ditanggung pemerintah sehingga masyarakat membayar 7,5 persen dan di kuartal kedua sudah mulai membayar full di 15 persen,” ucapnya.
Program lainnya yang disetujui Kepala Negara adalah strategi front loading untuk bantuan sosial dalam rangka perluasan program bantuan tunai bagi pemilik usaha mikro kecil menengah (UMKM) pedagang kaki lima (PKL)/warung dan nelayan.
“Jumlah pesertanya diperkirakan sebesar 2,76 juta orang, 1 juta PKL dan pemilik warung, dan 1,76 juta nelayan/penduduk miskin ekstrem,” jelas Airlangga.
Besaran bantuan UMKM yang diberikan tahun 2022 ini sebesar Rp600.000 per penerima. “Ini akan segera dilaksanakan dan juga Bapak Presiden setuju bahwa untuk perlindungan sosial akan dilakukan front loading di kuartal pertama,” kata Airlangga.
Bantuan yang akan cair awal tahun 2022
Dilansir dari Kompas.com, berikut daftar bantuan / bansos yang segera cair pada awal tahun 2022 ini:
1. Subsidi bunga KUR
Mantan Menteri Perindustrian ini menyebutkan, pemerintah bakal melanjutkan subsidi bunga KUR sebesar 3 persen. Selain itu, plafonnya juga bertambah dari Rp285 triliun di tahun 2021 menjadi Rp378 triliun di tahun 2022. Kemudian, Cost of Fund diturunkan sebesar 1 persen untuk KUR Super Mikro, 0,5 persen untuk KUR Mikro, dan 0,5 persen untuk KUR Kecil.
“Namun masyarakat akan tetap 3 persen sampai Bulan Juni dengan catatan tidak ada migrasi dari kredit komersial ke KUR. Jadi kita tidak ingin ada semacam kanibalisme, jadi hanya menggeser saja dari komersial ke KUR,” beber Airlangga.
Plafon KUR yang bisa diajukan warga menjadi Rp10 juta – Rp100 juta, dari sebelumnya hanya Rp10 juta – Rp50 juta. Sementara KUR untuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari maksimal Rp25 juta menjadi maksimal Rp50 juta.
Di sisi lain, pihaknya juga mengubah KUR Khusus/Klaster tanpa pembatasan akumulasi plafon KUR untuk sektor produksi non perdagangan, dan mengubah perpanjangan relaksasi kebijakan KUR pada masa pandemi Covid-19.
Dengan relaksasi, pengajuan KUR kecil tanpa pembatasan akumulasi plafon KUR berlaku sampai 31 Desember 2022. Kemudian, pemberian penundaan target sektor produksi sampai 31 Desember 2022 atau sesuai pertimbangan Komite, dan pemberian relaksasi administrasi bagi calon debitur KUR pada masa pandemi Covid-19 berdasarkan penilaian obyektif penyalur KUR.
2. Perluasan program bantuan PKL
Program kedua yang berlanjut adalah program bantuan tunai kepada PKL dan warung. Sebelumnya, program ini menyasar sekitar 1 juta pelaku usaha UMKM dengan besaran bantuan senilai Rp1,2 juta.
Di sisi lain, pemerintah bakal memperluas target penanganan penduduk miskin ekstrem (PME) di 212 kabupaten/kota dengan sasaran 1,67 juta orang. Dia memastikan, program tersebut akan digulirkan lebih awal atau kuartal I 2022. “Program ini akan kita dorong di depan, di kuartal pertama seiring dengan adanya Susenas di April nanti,” ucap Airlangga.
3. PPN DTP sektor properti
Diskon pajak untuk pembelian rumah baru bakal diperpanjang sampai Juni 2022. Namun demikian, besaran diskon pajak pembelian rumah ini dikurangi. Airlangga mengungkap, pembelian rumah sampai Rp2 miliar hanya mendapat diskon pajak 50 persen.
Tadinya, diskon pajak untuk pembelian rumah sampai Rp2 miliar mencapai 100 persen alias benar-benar dibebaskan. Pengurangan diskon serupa juga berlaku untuk harga rumah dari rentang Rp2 miliar – Rp5 miliar.
4. Bansos Kemensos PKH hingga Kartu Sembako
Pemerintah juga melanjutkan beberapa program bansos dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan anggaran mencapai Rp414 triliun melalui Kementerian Sosial (Kemensos). Bansos Kemensos ini terdiri dari bansos reguler yang dicairkan pemerintah tiap tahun maupun bansos yang dicairkan dalam rangka pemulihan ekonomi selama pandemi Covid-19.
Khusus bansos melalui Kemensos, pemerintah menyiapkan dana hingga Rp154,76 triliun dalam klaster perlindungan masyarakat. Bansos yang cair menggunakan anggaran tersebut, yakni PKH untuk 10 juta KPM Rp28,7 triliun, Kartu Sembako untuk 18,8 juta KPM Rp45,1 triliun, dan Kartu Prakerja Rp11,0 triliun.
Kemudian, dukungan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan Rp5,6 triliun, BLT Desa Rp27,2 triliun, cadangan Perluasan Rp36,16 triliun, dan bansos tunai untuk 10 juta KPM Rp12,02 triliun (Rp200 ribu /bulan selama 6 bulan).
Lalu, Kartu sembako PPKM untuk 5,9 juta KPM Rp7,1 triliun (Rp200.000 /bulan selama 6 bulan), bantuan kuota internet untuk 38,1 juta siswa dan pendidik Rp8,1 triliun selama 6 bulan, serta cadangan Perlinmas Rp9,0 triliun.
Itulah daftar bantuan sosial (bansos) dan insentif pajak yang berlaku pada awal tahun 2022 ini.
