IDEANEWSID. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Hj Neng Supartini P. S. Ag, MM menggelar reses masa sidang ke-3 DPRD Purwakarta Periode 2019-2024
di lingkungan Daerah Pemilihan (Dapil) II Kecamatan Campaka, Cibatu, Bungursari, dan Babakancikao.
Politikus wanita dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, mengunjungi lingkungan RT 08 RW 04 Desa Babakancikao, Kecamatan Babakancikao, Purwakarta, Jawa Barat, Selasa, 23 Agustus 2022.
Dalam paparannya, Neng berjanji akan terus mengawal aspirasi masyarakat di sisa masa jabatan anggota DPRD Purwakarta periode 2019-2024.
“Saya tidak akan lupa dengan konstituen saya. Saya siap menampung aspirasi tokoh pemuda, masyarakat dan ulama di Kecamatan Babakancikao,” kata Neng.
Sebagai anggota dewan, dirinya selama ini tidak tinggal diam. Tetap mengawal seluruh aspirasi dan program pemerintah agar efektif terlaksana di tengah masyarakat.
“Semisal program pemulihan ekonomi, saat ini masyarakat tengah berproses adaptasi dari pendemi menuju endemi. Aspirasi yang saya dengar, bagaimana pemulihan ekonomi itu, menyasar semua masyarakat yang terdampak pandemi Covid 19,” ujar Neng.
Banyak masyarakat kehilangan mata pencaharian, tak sedikit juga yang diberhentikan sepihak dari perusahaan.
“Lalu, konstituen saya bertanya, adakah bantuan pinjaman dari pemerintah, adakah pinjaman lunak bunga ringan, saya jawab ada,” ucap Neng.
Ternyata proses untuk mendapat semua program pinjaman itu, masyarakat tidak mengetahui.
“Saya sarankan, ketua RT, RW, dusun, sampai pemerintah desa turun tangan memfasilitasi masyarakat yang membutuhkan bantuan modal usaha,” ujar Neng.
Neng berani menjamin jika asumsi masyarakat tak akan membayar pinjaman, itu tidak benar.
“Saya yakin masyarakat bisa bayar. Masyarakat kita itu, jujur, baik, asal pemerintahnya juga memfasilitasi,” kata Neng.
Menurut Neng, saat ini infrastruktur belum terlalu dibutuhkan. Secara urgensi, masyarakat lebih membutuhkan solusi dari program pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid 19.
“Solusi untuk pedagang kecil, UMKM, eks karyawan, bagaimana mereka bisa menata hidup yang lebih baik lagi ke depannya,” ucap Neng.
Rencananya, ke depan DPRD bersama Bupati Purwakarta akan mengesahkan perda ekonomi kreatif, dan ini semestinya menjadi solusi dari semua kegalauan masyarakat.
“Saya berjanji akan mensupport melalu kebijakan umum APBD prioritas dan plafon anggaran sementara (KUA PPAS) agar daya beli dan sirkulasi keuangan masyarakat lebih difokuskan melalui UMKM dan program pinjaman lunak,” kata Neng.(dik)
